Pro-Kontra Warga Karanggeneng tolak adanya PLTU

Batang(Kamis/24-5)-Upaya PT Bhimasena Power Indonesia (BPI) selaku pelaksana terkait pembangunan PLTU di kabupaten Batang menuai banyak protes. Terlebih dari warga desa Karanggeneng kecamatan kandeman kabupaten Batang yang wilayahnya direncanakan sebagai lokasi pembangunan PLTU tersebut. Pemerintah setempat menjadi kecaman bagi seluruh warga. 


Pro dan kontra yang terjadi dimasyarakat desa karanggeneng menjadi perhatian disemua kalangan. Dalam aksi boikot yang dilakukan warga, yang sangat memprihatinkan juga anak-anak kecilpun ikut turut serta diajak melakukan aksi tersebut. 


Sekitar pukul 9.00 wib hingga pukul 15.00 wib ratusan warga masih berkumpul dan menduduki balai desa. Setelah diadakan negosiasi bahwa keinginan warga adalah menolak adanya pembangunan PLTU didaerah mereka. Warga kembali menggeruduk balai desa setelah beberapa kali mengadakan negosiasi penolakan pembangunan PLTU didesa mereka. 

Pemerintah Desa Karanggeneng nampaknya tidak bisa berbuat apa-apa selain hanya menyikapi permintaan warganya. Risgiyanto selaku kades karanggeneng menyampaikan bahwa adanya PLTU bukan merupakan keputusan pribadinya. Keputusan tersebut merupakan milik pemerintah pusat. Namun warga tetap menolak dan menginginkan agar pembangunan PLTU tidak ada didaerahnya. 


"Saya tetap bersikap netral, sebab saya berada ditengah-tengah antara warga kami yang pro dan kontra, jika warga mengharapkan saya untuk turun dari jabatan, itu ada prosedurnya. Jadi tidak semata-mata langsung berhenti begitu saja dan itupun bila saya salah dan telah melanggar aturan maka siap diberhentikan dari jabatan saya selaku kepala desa karanggeneng,"jelas Risgiyanto kades karanggeneng. 

Kondisi semakin mamanas tatkala warga mendesak kades untuk mengikuti keinginan warga. Beberapa satuan petugas jajaran kepolisian dan TNI dikerahkan untuk berjaga-jaga mengantisipasi adanya pergolakan dan tindakan anarkhis yang dilakukan oleh warga. Kapolres Batang AKBP Tony Harsono SIP menerjunkan anggotanya untuk melakukan pengawalan dan penjagaan di balai desa. 


"Kami tetap menolak adanya pembangunan PLTU didaerah kami, sebab lahan pertanian didaerah kami merupakan tempat mata pencaharian kami sehari-hari. JIka memang pembangunan PLTU tetap dibangun didaerah kami maka kami akan kehilangan segala mata pencaharian kami,"jelas Kasmir warga karanggeneng. 


Nampaknya warga semakin geram setelah sekian jam melakukan negosiasi yang tidak membuahkan hasil, meja dan kursi yang tadinya didalam ruang aula balai desa dikeluarkan semua. Pintu dan jendelan dsegel oleh warga dengan menggunakan beberapa batang bambu. 


Hampir kurang lebih sekitar 3-4 jam negosiasi yang dilakukan antara warga dengan pemerintah desa tidak membuahkan hasil. Warga ngotot dan menyegel balai desa. Hingga sore hari warga masih menduduki balai desa. Melalui pengawalan ketat dari petugas Kades Risgiyanto langsung dibawa petugas melalui kendaraan kijang mobil roda empat untuk diamankan yang dikhawatirkan masalah keamanan dan amukan dari warga.  


Hingga kini permasalahan yang terjadi di desa karanggeneng masih dalam proses dan warga menunggu tindak lanjut dari pemerintah daerah setempat.